Penyidik Sita Dokumen Damkar di DPKA dan ULP Aceh

Penyidik Sita Dokumen Damkar di DPKA dan ULP Aceh

BANDA ACEH -dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Jumat (13/1). Dokumen yang disita terkait kasus mark-up pengadaan satu mobil pemadam kebakaran (damkar) pada 2014 dengan nilai pagu Rp 17,5 miliar.
Kajari Banda Aceh, Husni Thamrin SH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Muhammad Zulfan yang ditemui wartawan di kantornya, kemarin mengatakan, guna melengkapi berkas perkara dan bukti-bukti, pihaknya melakukan penyitaan atas dokumen pengadaan damkar di DPKA dan ULP Aceh.
Dikatakan, penyitaan pertama dilakukan di DPKA sekitar pukul 10.30 WIB. Tim langsung melakukan pertemuan tertutup di sebuah ruangan di lantai II gedung. “Proses penyitaan di DPKA berlangsung agak lama sekitar 1,5 jam. Ada sedikit kendala yaitu dokumennya tidak lengkap, sehingga kami harus mencarinya lagi,” ujar Zulfan.
Setelah selesai di DPKA pada pukul 12.00 WIB, tim yang mengendarai dua mobil minibus langsung meluncur ke ULP Pemerintah Aceh. “Penyitaan di ULP berlangsung singkat, sebab semua berkas yang kami butuhkan sudah mereka persiapkan,” kata zulfan seraya menyebut semua dokumen dimasukkan ke dalam sebuah koper jinjing.
Menurut Zulfan, Kejari Banda Aceh masih melakukan penyidikan terhadap dua berkas perkara. Sebelumnya, tim penyidik sudah memeriksa saksi-saksi serta ahli terkait kasus itu. “Pemeriksaan masih akan terus berlangsung. Saksi yang diperiksa tidak hanya berada di sini (Banda Aceh), tapi juga yang di luar,” ujarnya tanpa mau menyebut saksi dimaksud.
Terkait kasus itu, Kejari Banda Aceh telah menetapkan dua tersangka yaitu SM dan S. “Tersangka SM merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DPKA. Sedangkan S Pokja di ULP Aceh,” sebut Zulfan.
Mengenai kerugian yang dialami negara, pihak Kejari Banda Aceh berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk menilainya. Namun Zulfan menolak menyebut angka kerugian tersebut. “Terlalu prematur kalau saya ungkapkan sekarang. Yang jelas kami berkoordinasi dengan BPKP dan KPK dalam penyidikan ini,” jelasnya.

Related posts